Gnoyah BERNARD

Gnoyah BERNARD

Taang uin tou, together we are

Aku mengada secara sadar bersama yang lain.
Aku menjadi aku bersama engkau, sambil menjadi aku, aku mengatakan engkau

JATI DIRI: YANG NASIONALIS DAN YANG RELIGIUS DALAM BINGKAI KEWARGANEGARAAN Bernard Hayong Abstraksi Identity, as what defines one’s self directly, touches on the question of human existence: how we identify ourselves and affirm our identity and group admist plural reality as with the nation of Indonesia. Indonesian citizens affirm their identity which is religious and at the same time national. As citizens, on the one hand, we give rational reasons when making political demands, and not simply emotional preferences. On the other hand these reasons have a public quality, that is need to be capable of convincing people of various beliefs and nations. For this to take place there needs to be a discernment process between what is a personal faith matter and those convictions that need to be defended in the public square. Kata-kata Kunci: Jati diri, negara, agama, nalar publik, kesadaran, dialog, pluralitas. Cerita Musim Panas “Bulan Juni – September 2006 saya mengisi liburan musim panas di Jerman. Di sela-sela musim liburan itu, saya mengikuti kursus Bahasa Jerman di Institut Für Sprachvermittlung (IFS) Bonn, Jerman. Kursus internasional ini diikuti peserta dari 10 negara. Dalam kesempatan perkenalan, setiap peserta saling membagikan kartu nama. Ketika saya memberikan kartu nama saya kepada seorang teman dari Milan, Italia Utara, secara tidak sengaja Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia saya jatuh. Teman itu mengambil, memandang sebentar, mengernyitkan dahi, sebelum ia mengembalikannya kepada saya. Dia sempat membaca, tapi tidak mengertinya. Tapi ada satu hal yang membuat dia mengernyitkan dahi: tulisan “Katolik” pada keterangan agama, yang tertera dalam KTP itu. Terdorong oleh rasa ingin tahu, dia meminta saya untuk menterjemahkannya ke dalam Bahasa Italia. Ia semakin kaget ketika saya menjelaskan bahwa di Indonesia, pada kartu identitas seperti KTP, dicantumkan juga keagamaan seseorang. Kelihatannya ia heran dengan fakta ini, bahkan tidak mengerti alasan dibaliknya. Saking tak percayanya, ia berkomentar, “Masakan agama dan keyakinan seseorang dimasukkan dalam kartu identitas”. Apa hal ini tidak memengaruhi seseorang dalam hidup, lantaran ada polarisasi identitas tertentu (agama)? Entahkah ia bisa dengan mudah diterima dalam komunitas tertentu yang tidak seidentitas dengan dia”? Semula saya tidak merasa heran atas keheranan teman Italia itu. Namun, saya, kemudian berpikir, bahwa bisa benar apa yang dicemaskan teman tersebut. Keyakinan (agama) termasuk wilayah privat dari seseorang, yang juga cukup rentan konflik”. “Masakan agama dan keyakinan seseorang dimasukkan dalam identitas seseorang”? Apakah hal ini tidak menyulitkan seseorang dalam mencari pekerjaan atau apa saja yang dibuatnya lantaran polarisasi identitas tertentu”? Kegelisahan seorang teman Italia beberapa tahun silam di atas, beralasan ketika kita diperhadapkan dengan panorama kehidupan Indonesia dewasa ini. Kekerasan antar agama masih sering terjadi. Larangan mendirikan rumah ibadah dan kesulitan mendapat ijin membangun rumah ibadat belum hilang. Persoalan Ahmadya masih bergema. Peraturan bahwa sebuah rumah ibadah diizinkan jika ada tanda tangan 100 kepala keluarga di sekitar lokasi rumah ibadah, itu tirani mayoritas. Dan yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu (21 Agustus 2013) adalah tuntutan sejumlah warga Lenteng Agung di Jakarta Selatan, supaya Jokowi-Ahok (Gubernur dan Wagub DKI) tidak melantik Lurah yang lolos seleksi, hanya karena dia beragama Kristen . Ini sederetan kisah tragis. Tragedi ini memperlihatkan bahwa isu kemajemukan: nasion, filosofi hidup, teori kebenaran, kebudayaan (termasuk agama), dan pola relasi sosial-politik belum sanggup disandingkan dengan jati diri dan personalitas seorang dalam ruang kebebasan dan kewarganegaraan di Indonesia. Identitas kewarganegaraan yang plural belum mendapatkan fungsi integratifnya. Entakah kita masih punya harapan untuk eksis dengan jati diri: yang nasional dan yang religius dalam latar kewarganegaraan dan kejamakan agama? Agama Sebagai Kebutuhan Manakah yang terutama: negara atau agama? Pertanyaan ini mungkin tidak serumit egg-chicken problem. Tetapi yang pasti agama dan negara termasuk dua dari sekian entitas pembentuk nilai kemanusiaan, meskipun keduanya juga sering berhadapan dengan yang privat dan yang publik. Keberadaan keduanya telah dimulai seiring dengan perjalanan sejarah kehidupan dan peradaban manusia. Kisah Homerus atau karya Theogonia dari Hesiodos adalah dua di antara sejarah peradaban itu. Politeisme orang Yunani, yang terungkap dalam figur-figur ilahi yang sangat antropomorfistis juga merupakan bukti kebutuhan klasik manusia akan yang ilahi. Alur religiositas yang tradisional ini kemudian berkembang dalam sebuah agama misteri seperti Orfisme yang menghormati Dionysius. Citra keagamaan dengan corak misteri ini terungkap dalam sejumlah pemikiran filosofis: Phytagoras, Plato dan Neoplatonisme . Abad pertengahan menandai zaman keemasan dan kejayaan dunia religius ketika kekristenan dengan teologinya menguasai dunia barat, termasuk merambah lingkup politik. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan di abad mutakhir ini, agama masih dibutuhkan. Sekularisasi ternyata tidak menghilangkan kebutuhan akan kerohanian. Di negara sekular seperti AS pun agama masih punya tempat. Pengambilan sumpah jabatan Presiden AS misalnya, masih menggunakan Kitab Suci. Di Inggris, Ratu adalah kepala Gereja Anglikan. Konsep dalam Islam bahwa agama dan politik itu satu (din wa dawla) turut membentuk perilaku hidup. Agama dan nilai-nilainya masih merupakan kebutuhan manusia. Pemahaman tentang agama dapat dilekatkan pada dua model variabel di mana ke dalamnya ditempatkan pandangan manusia. Agama, di satu pihak dipahami sebagai institusi yang membantu manusia dalam perjuangan mencapai suatu kebaikan atau kesejahteraan jasmani dan rohani. Di pihak lain, agama berperan sebagai ruang bagi kelompok masyarakat untuk mengungkapkan tata kepercayaan dan perilaku seturut kaidah institusi tersebut. Agama juga memiliki karakter yang sakral karena keterarahan kepada yang ilahi, dan karena itu masyarakat penganutnya menyesuaikan perilaku hidupnya dengan tuntutan akan keilahian tersebut. Agama juga memiliki karakter personal dan sekaligus sosial. Ciri personal agama nyata dalam ungkapan iman pribadi yang dirayakan dalam satu ritus atau liturgi, dan yang turut membentuk nilai sosial . Orang merayakan hidup dan nilai-nilai dalam keberagaman agama. Agama itu jamak. Untuk fakta pluralitas agama, Asia sering dianggap sebagai tempat lahirnya semua agama (the cradle of all religions). Asia adalah benua terbesar dan terpadat, benua kaum muda, benua yang kaya dengan budaya-budaya non Kristen, benua lahirnya tiga agama terkemuka di dunia (Hindhuisme, Budhisme dan Islam). Pluralisme keagamaan terbentuk di Asia . Pluralisme merupakan lawan dari monisme. Kalau pluralisme mereduksi segala sesuatu pada satu entitas, maka pluralisme menekankan prinsip yang heterogen dan pluralitas dari segala sesuatu. Di Indonesia pluralisme ditempatkan dalam kerangka diskursus tentang multikulturaslisme. Hal ini dimaksudkan untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan dalam kemajemukan masyarakat. Dalam pluralisme dan demokrasi, hak untuk berbeda tidak bisa diganggu. Hak untuk berbeda dilihat sebagai hak asasi. Dalam teori multikulturalisme, hak untuk berbeda nyata dalam diversitas kultural. Bhiku Parekh mengkategorisasikan diversitas kultural ini dalam tiga aspek . Pertama, hak untuk berbeda dalam subkultural. Masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama tetapi dalam kehidupan sehari-hari menghidupi corak dan cara hidup yang berbeda (nelayan, petani, tukang ojek, seniman, gay, lesbian). Kedua, hak untuk berbeda dalam perspektif. Kelompok masyarakat ini bersikap kritis terhadap segala prinsip atau nilai dari suatu kebudayaan serta berusaha untuk memperlihatkan misi transformatif di dalam sikap kritis itu, misalnya: kelompok gender, green peace. Ketiga, hak untuk berbeda secara komunal. Tipe ini umumnya ditemukan pada kelompok yg sudah mapan, terorganisir dan hidup sesuai keyakinan dan kepercayaan mereka yang sudah fixed. Mereka memiliki doktrin komprehensif yang tidak boleh dibongkar. Misalnya kelompok etnis dan agama. Setiap agama memiliki dasarnya pada satu “kondisi” atau “otoritas” eksternal sebagai titik referensi, bahkan ketergantungan. Itulah yang kemudian bisa dikenal dan disapa sebagai Allah. Seturut kajian psikologis Carl Gustav Jung, jika agama-agama memiliki ketergantungan pada yang ilahi atau absolut, maka dalam diri para penganutnya ada tuntutan tertentu yang bisa membuat individu mengasingkan diri dari yang lain (dunia). Ia, bahkan, bisa mengorbankan pertimbangan dan kemampuan lain demi doktrin religius yang dianutinya . Persis di sini kita bisa menemukan ketegangan dalam sosialitas agama, misalnya ketika agama dihidupi dalam satu komunitas masyarakat sekular atau negara yang sungguh plural. Karena kita memiliki hak untuk berbeda, hak yang bersifat asasi dan tidak dapat diganggu gugat, maka menghidupi pluralisme berarti berdiri pada keunikan sambil membangun ketidaksepakatan Pluralitas : Berdiri Pada Keunikan dan Membangun “Ketidaksepakatan” Fakta pluralitas sebenarnya terbentuk dari kekhasan, perbedaan. Perbedaan ini bisa menjadi sebuah berkat (rahmat), bisa juga mejadi satu tugas (ketegangan). Perbedaan memperlihatkan ciri, identitas, kekhasaan dan keunikan tiap pribadi atau kelompok. Dan inilah yang membentuk keanekaragam budaya, suku, agama, pola hidup dan tingkalaku, cara pandang. Hal yang membuat kita berbeda satu sama lain adalah bahwa dalam diri manusia ada kepribadian, diri, individu . Tiap pribadi menjadi satu dengan dirinya sendiri. Ia tidak bisa di bagi-bagi. Ia tidak bisa dipecah-pecahkan. Ia unik dan khas untuk dirinya. Ia identik dengan dirinya sendiri. Ia tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu perlu sikap mengakui kesatuan, identitas diri tiap orang. Tiap orang tidak salah dalam dirinya. Di Indonesia hampir tiap pribadi menjadi anggota dari satu kelompok atau komunitas yang didasari pada satu tradisi, budaya, sejarah, keyakinan, orientasi keagamaan,dll. Kelompok dan komunitas tersebut (termasuk agama) memiliki identitas yang khas. Islam dengan atribut dan spiritualitas keislamannya (cara berpakaian, cara berdoa, pengalaman iman dan ungkapan iman, begitupun Kristen, Hindu, Budha dll). Kita dapat menegaskan bahwa tiap kelompok yang plural dalam hal agama memiliki kebenarannya. Setiap pluralitas memiliki kebenarannnya maka perlu adanya satu sikap “tidak sepakat” di antara komunitas-komunitas agama. Apa artinya orang butuh “tidak sepakat”? Agama-agama memiliki hakekatnya yang dalam. Ketika orang mengimani kebenaran agamanya, maka ia percaya bahwa objek keyakinan itu tidak rentan terhadap aneka kebetulan dalam sejarah manusia. Misalnya, kalau terjadi pencemaran hosti kudus di Gereja Katolik, saya, yang Katolik tidak tergoda untuk bertindak brutal. Atau ketika ada kartun Nabi Muhamad, saya, yang Islam, tidak merusakkan persaudaraan saya dengan orang di sekitar saya hanya karena pelakunya seagama dengan orang di sekitar saya. Alasannya sederhana. Pikiran dan karakter Allah tidak bisa dikurung bahkan diubah oleh apa yang terjadi dalam dunia ini. Allah tidak akan gagal karena saya gagal membujuk orang lain, atau karena komunitas saya gagal memenangkan kekuasaan tertentu. Allah tidak tercoreng sedikit pun oleh karena aksi penghinaan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Jika kita percaya bahwa kegagalan kita adalah kegagalan Allah maka kita bisa tergoda untuk mencari pelbagai usaha guna menghindari kegagalan itu. Inilah cara yang ditempuh oleh teroris dan perang agama serta penganiyaan. Kekerasan atas nama agama menyiratkan ketidakamanan agama . Ketidaksepakatan antara agama merupakan suatu kenyataan yang sehat dalam hidup beragama dan bermasyarakat, bahkan menjadi kohesi sosial. Fakta-fakta seperti tuntutan beberapa warga Lenteng Agung di Jakarta Selatan yang menolak Lurahnya karena beragama Kristen, serta pelbagai kekerasan atas nama agama oleh FPI, dan korban keyakinan lain seperti Ahmadya, atau larangan minoritas dan pendatang untuk memberikan suara di pemilukada karena takut akan kemenangan lawan politik mencerminkan kegagalan dalam satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi, partisipasi warga dalam politik merupakan sebuah kekhasan. Namun partisipasi politik yang nyata dalam mengemukakan pandangan, gagasan dan pendapat serta hak kebebasan untuk setidaknya dibarengi dengan kesediaan mendengarkan cakupan pandangan yang lain mengingat kemajemukan dalam satu negara. Hal itu berarti setiap partisipasi politik warga dalam negaranya hendaknya memiliki kebajikan yang oleh Stephen Macedo disebut “kebernalaran publik” , sebagaimana dikutip Will Kymlicka. Kebernalaran publik di satu pihak mengandung arti kesadaran penuh dari warga suatu negara untuk selalu memberi alasan-alasan yang rasional ketika memberikan tuntutan-tuntutan politik, dan bukan sekedar preferensi emosional mereka atau mengeluarkan ancaman. Dan di pihak lain alasan-alasan itu bercorak publik, yakni mampu meyakinkan orang dari pelbagai kepercayaan dan kebangsaan. Dengan corak “publik” Macedo mewanti-wanti tiap warga dan agamawan untuk tidak hanya menyitir kitab suci atau tradisi keagamannya demi melegitimasi tuntutan politik mereka. Untuk itu perlu ada satu proses pemindaian antara “apa yang menjadi perkara iman pribadi dengan kepercayaan yang lulus pembelaan publik” . Dalam konteks Indonesia gagasan ini sangat urgen mengingat keberagaman agama dan budaya. Setiap tuntutan politik masyarakat mempertimbangkan titik tilik orang dengan komitmen religius dan latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya, ada rancangan peraturan daerah yang melarang kaum perempuan di Aceh untuk tidak boleh duduk kankang di atas sepeda motor. Meskipun larangan ini merupakan peraturan daerah, toh masih menyisakan pro-kontra. Alasan keagamaan dan kitab suci Islam bukan menjadi satu legitimasi valid, meskipun penduduk Aceh beragama mayoritas Islam. Atau pelbagai tanggapan pro-kontra di Indonesia tentang ajang pemilihan Miss Universe dan Putri Indonesia 2013 hanya karena pelbagai mode berpakaian yang dinilai melawan kultur dan norma keagamaan di Indonesia. Benar bahwa sebuah agama dalam tatanan sosial memiliki fungsi kontrol sosial dan fungsi kritis-profetis serta basis solidaritas. Fungsi kritis profetis agama nyata dalam banyak gerakan sosial radikal yang berbasis pada agama, sebagaimana gerakan Teologi Pembebasan di Amerika Latin untuk memperhatikan orang miskin. Fungsi kontrol sosial agama nyata dalam pelbagai regulasi yang dipunyai agama dengan maksud untuk mencegah anggota masyarakat agar tidak menyimpang dari kehidupan sosial. Meski demikian isi regulasi agama dan implementasi atasnya tidak boleh menciptakan satu bentuk tirani baru. Agama hanyalah salah satu dari komponen-komponen sosial yang membentuk kebudayaan. Hal itu berarti ada satu pengakuan akan kemajemukan nilai dalam masyarakat. Dengan demikian meskipun dimensi legal-etis agama masih relevan, tetapi pelbagai aturan dan larangan atau regulasi keagamaan setidaknya dapat disertai dengan penjelasan rasional di tengah pelbagai argumentasi dan penjelasan dari nilai-nilai yang ditawarkan masyarakat majemuk . Agama dan Negara : Basis Kemungkinan Jati Diri Setiap individu yang mendiami satu wilayah menjadi anggota dari kelompok masyarakat di mana dia berada, kendati mungkin ia tidak menghendakinya. Seorang yang lahir dan dibesarkan di Jawa dengan kultur Jawa, dia mungkin dapat mengidentifikasikan dirinya dengan lingkup sosial dan keyakinan tertentu, misalnya Islam. Orang Flores bisa juga mengidentifikasikan dirinya dengan Katolik, atau orang Aceh mengidentifikasikan dirinya dengan Islam. Dalam pemahaman seperti ini dapat dikatakan bahwa identitas seseorang dikaitkan dengan agama, di mana ia menjadi anggotanya. Dalam konteks Indonesia dengan ragam budaya dan kepercayaan, agama bisa dijadikan satu dasar pemaknaan terhadap hidup. Tetapi jika identitas etnis diperkuat dalam sebuah institusi agama bisa terbentuk satu model integrasi yang “cacat”. Agama atau kepercayaan tertentu bisa dijadikan satu bentuk legitimasi atas status quo dan dengan demikian orang lain, orang luar bisa dikucilkan. Umumnya gap sosial terjadi karena integrasi yang cacat seperti ini. Kehadiran dalam satu kelompok dengan identitas yang menyertainya tidak serta merta dijadikan satu peleburan atau integrasi, apalagi kalau hal itu dipaksakan. Kehadiran dengan identitas yang dibawa seseorang dalam interaksi sosial yang beragam menuntut kebernalaran publik sekaligus pemindaian antara perkara iman dan pembelaan publik. Nalar publik seperti ini mengungkapkan semangat dialogal yang integral dan turut menyiapkan kondisi bagi lahirnya jati diri. Robert Kisala dalam artikelnya “Mengapa Dialog” mendasari pemahaman Linbeck (yang berkaca pada filsafat Bahasa Wittgenstein dan antropologi budaya Clifford Geertz) bahwa agama tidak saja merupakan “permainan bahasa” yang hanya dipahami kalau orang mengerti bahasa tertentu, tetapi ia juga merupakan satu “budaya”. Sebagai bagian kebudayaan, agama memiliki konsep tersendiri yang menjadi milik bersama dari anggota-anggotanya dan yang tidak dapat diakses oleh orang luar. Oleh karena itu kita sulit berbicara tentang kesamaan lintas agama atau gagasan tentang keyakinan yang kurang lebih sama. Jadi kita mesti terbuka dan jujur mengakui bahwa kita berbeda oleh karena paham, pengalaman dan kategori-kategori yang memadai yang digunakan tiap agama. Hal ini mau menandaskan bahwa keberlainan dari mitra dialog wajib diindahkan. Penekanan pada ketaksepadanan ini tidak menafikan dialog tetapi justru membedah tujuan dialog, yakni bahwa perjumpaan dengan orang lain mendatangkan rasa takjub, keserbarahasiaan dan kesadaran tentang misteri Allah yang tak terperikan . Rasa takjub dan keserbarahasiaan yang diungkapkan Kisala mempertegas satu model relasi intersubjektif Gabriel Marcel yang mengukuhkan keberlainan orang lain. Gabriel Marcel yang mengembangkan prinsip dialog dalam filsafatnya melihat keunggulan relasi intersubjektif ini dalam satu pola relasi aku-engkau, yang sangat berbeda dengan relasi aku-dia/itu. Dalam pola relasi aku-dia, orang memandang kehadiran dan keberadaan yang lain berdasarkan fungsinya. Sejauh yang lain berfungsi untuk saya, saya berelasi dengannya. Relasi seperti ini cenderung eksploitatif dan menempatkan yang lain sejajar dengan objek. Dan umumnya sebuah objek dapat dimanipulasi seturut kemauan subjek. Marcel menyebut relasi seperti ini relasi subjek-objek. Dalamnya yang lain tidak dipandang sebagai pribadi yang misteri. Sementara dalam relasi aku-engkau, seseorang memandang yang lain dengan kekaguman dan keheranan (admiration) karena yang lain adalah pribadi yang misteri. Hanya misteri yang didekati dengan kekaguman. Dan untuk memahami ‘misteri’ ini orang mesti membuka diri . Ketersalingan dalam membuka diri membuat aku bertemu dengan engkau sebagai pribadi. Dalam relasi seperti ini ada pertalian batin secara bebas sehingga orang sanggup berpartisipasi tanpa pembatasan (participation without frontiers). Inilah satu bentuk tanggungjawab terhadap yang lain. Bagi Marcel “engkau” adalah seseorang yang hadir bagiku dalam sebuah dialog kehidupan, sebuah tanggapan dalam percakapan yang otentik . Dalam relasi seperti ini aku dan engkau menjadi kita. Kekitaan adalah sebuah peleburan tanpa menghilangkan keunikan diri. Aku-engkau berhadapan satu sama lain sebagai pribadi. Inilah persekutuan ontologis. Aku-engkau berkomunikasi dalam komunio (communication communion) . Komunikasi yang lahir sebagai sebuah persekutuan ontologis (komunio) didukung oleh kesadaran. Menurut Karl Jaspers jika saya menginginkan komunikasi, saya mesti membangun kesadaran . Kesadaran selalu bersifat intensional (Husserl), saya sadar akan sesuatu, atau saya sadar akan seseorang. Kesadaran selalu terarah, keluar dari diri dan pergi kepada yang lain. Kesadaran seperti ini membuat kita sanggup berhadapan dengan orang lain dan dunianya dan menyapa mereka dalam komunikasi kita. Komunikasi yang eksistensial melahirkan kebenaran kalau ditunjang oleh kesederajatan, penghargaan timbal balik, solidaritas, mengabaikan sikap ego, suka mengklarifikasi, memohon penjelasan, menghindari cara pikir yang menyesatkan . Agama sebagai sebuah institusi dan praksis nilai juga dibangun atas kesadaran untuk terarah kepada yang lain (Allah yang transenden tetapi juga manusia dan pengalaman hidup yang imanen). Keterarahan kepada yang lain melahirkan ciri agama yang dialogal. Agama mengikat (religare) dengan yang lain, termasuk dalam kehidupan bernegara. Inilah basis pengungkapan jati diri. Dalam konteks hidup bernegara agama mendapat tempat sebagai satu kemungkinan penciptaan nilai-nilai berbasis jati diri yang berdaya konstruktif. Agama dan negara menjadi penjamin nilai sosial-kemasyarakatan dan pengakuan kekhasan jati diri. Alasannya, agama masih diminati dan menjadi sandaran dalam kegiatan solidaritas, dalam hal gerakan kemanusiaan. Penghayatan agama secara mondial di tengah pluralitas dunia yang menglobal masih menabuh asah nilai luhur kemanusiaan, keadilan dan kebenaran. Ketika terjadi bencana sosial yang dahsyat, di banyak negara maju, lembaga-lembaga agama masih lebih dipercaya untuk mendistribusikan bantuan. Kenyataan yang sama juga dialami di Indonesia. Banyak lembaga donatur lebih percaya kepada lembaga keagamaan sebagai satu bentuk perpanjangan tangan dalam aksi solidaritas sosial, seperti bencana dan kerusakan lainnya. Ketika terjadi bencana tsunami di Aceh tahun 2004 semua orang dari pelbagai lapisan dunia menunjukkan satu rasa solidaritas yang tinggi. Agama masih punya tempat juga dalam negara. Seturut Paul Budi Kleden, dalam kebanyakan masyarakat Eropa dan Amerika gelombang solidaritas yang diprakarsai lembaga-lembaga sekuler adalah sisa-sisa wajah kekristenan yang selalu menekankan dimensi diakonia atau caritas dalam penghayatannya. Dalam arti ini agama terlibat dalam pluralitas manusia ketika ia mempertajam kepekaan untuk menumbuhkan tanggungjawab kemanusiaan. Gagasan ini masih memberi harapan bahwa agama bisa menjadi andalan dalam membentuk jati diri manusia, termasuk ketika dia serempak menjadi warga sebuah negara. Jati diri sebagai identitas diri terbentuk justru dalam satu kesadaran yang hidup bersama orang lain. Jung mengakui bahwa agama masih dapat dijadikan sebagai pengimbang kala terjadinya penenggelaman terhadap pribadi-pribadi dalam massa negara. Ia menyebut bahwa demi membebaskan fiksi negara yang suka berkuasa (otoriter), semua gerakan sosio-politik yang menuju ke arah itu berusaha untuk membongkar dasar-dasar agama. Dan agama memiliki dasar justru pada satu otoritas ilahi/absolut-yang tidak berasal dari dunia ini. Bagi Jung kebergantungan kehidupan individu pada otorias transenden adalah fakta psikologis. Dengan fakta psikologis di sini ia maksudkan bahwa peletak dasar bagi kebebasan dan otonomi individu adalah “hubungan personal dan timbal balik yang intens antara manusia dan satu otoritas ekstra-duniawi, yang berperan sebagai suatu pengimbangan terhadap dunia dan akal budinya” . Pandangan Jung seperti ini menjadi tantangan sekaligus bagi kelompok massa (pro negara) dan penganut agama kolektif. Bagi kelompok massa, kepentingan negara adalah hukum tertinggi untuk setiap pikiran dan tindakan. Karena itu individu berguna sejauh ia berfungsi untuk negara. Sementara bagi kaum agamawan yang kolektif, mereka tetap mengakui bahwa ada tuntutan moral dan faktual dari negara, tetapi negara dan dia sendiri harus tunduk pada kekuasaan Allah. Bahaya kedua sikap ini menurut Jung adalah lahirnya sikap negatif negara diktator terhadap agama dan sikap negatif Gereja terhadap ateisme dan materialisme . Kecemasan Jung ini dapat diatasi sejauh kedua institusi: agama dan negara menghidupi identitas dan kekhasannya sambil menciptakan satu pola pikir dan ruang hidup yang konstruktif. Dalam kacamata Habermas negara mesti menciptakan kultur politis yang liberal. Artinya, ia bersikap netral dalam kekuasaannya terhadap pelbagai pandangan hidup demi menjamin kebebasan etis para warga negara. Negara harus sanggup menghindari satu model generalisasi politis dalam hal pandangan hidup. Ia menjamin bahwa tiap warga negara (termasuk penganut sekularisasi) tidak menolak kemungkinan kebenaran yang terkandung dalam pandangan hidup yang bersifat religius, tidak mempersoalkan hak para warga beriman untuk memberikan kontribusinya dalam diskusi-diskusi publik, sekalipun dengan bahasa religius. Dan sebaliknya para warga sanggup menerjemahkan kontribusi mereka yang relevan dari bahasa religius ke dalam bahasa publik yang dapat dipahami semua orang . Jati Diri Yang Religius dan Yang Nasionalis: Berbagi Hidup Dengan Yang Lain Tradisi-tradisi agama yang beranekaragam sering mendiami watu wilayah, bangsa dengan pengungkapannya yang khas, seperti di Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman dalam hal budaya dan keragaman agama dan aliran kepercayaan. Dengan latar situasi yang demikian, kita tidak bisa menghindari persoalan pragmatis dan sekuler menyangkut ‘keamanan bersama’. Artinya, kalau kita membutuhkan agar keyakinan kita berkembang, maka kebutuhan itu terikat juga dengan kebutuhan kelompok lain untuk berkembang. Dalam suatu masyarakat dengan agama yang jamak, orang Kristen misalnya mengamankan kebebasan beragamanya dengan melakukan advokasi terhadap kebebasan agama umat Muslim, Hindu, Budha, Protestan, dan pelbagai aliran kepercayaan lainnya. Kemajemukan agama memperlihatkan bahwa beberapa kelompok agama menganut keyakinan mereka dengan loyalitas mutlak, dan percaya akan keyakinan itu sebagai yang benar, dan karena itu tidak dapat ditawar-tawar. Komunitas agama yang majemuk menunjukkan bahwa terdapat banyak nilai yang tidak ditawar-tawar. Karena itu orang tidak boleh dipaksakan begitu saja oleh kekuasaan. Agama yg majemuk adalah petunjuk bagi manusia bahwa nilai-nilai dalam masyarakat juga dibentuk dari keyakinan agama. Kemajemukan agama menjelaskan fakta historis bahwa apa yang kita klaim tentang agama-agama dan kebenarannya tidak dijawab sekali untuk selamanya dalam satu sistem. Artinya kebenaran sebuah agama bukan dibentuk dari sistem-sistem. Iman yang majemuk melukiskan sejarah persepsi manusia yang kadang bisa berinteraksi, tetapi juga kadang bisa menjerumuskan manusia dalam ketegangan. Karena itu kemajemukan itu bercorak interaktif dan ini mengajak kita untuk menata kembali rangkaian perbedaan dan merumuskan sejarah baru yang inklusif . Fakta bahwa Indonesia memiliki masyarakat dengan keragaman agama, maka dialog intereligius sangat relevan. Dialog interreligius bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam tataran nasional dialog interreligius sudah mulai sekitar tahun 1960-an dan menjadi santer pada era tujuhpuluh. Hal itu nyata dalam terbitan pedoman-pedoman yang mengatur kerukunan hidup beragama, yang difasilitasi oleh Depag. Tahun 1979 diterbitkan Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama. Kemudian tahun 1982 diterbitkan lagi dengan pokok pembaruan di bawah judul Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Kehidupan Beragama dalam Negara Pancasila . Hal ini menjadi indikasi bahwa persoalan hidup beragama sudah menjadi perhatian pemerintah negara Indonesia. Lalu bagaimana mewujudkan kehidupan beragama yang pancasilais sekaligus kehidupan pancasila yang beragama? Pertanyaan ini menuntut satu kesadaran beragama secara baru dengan menjalankan secara sah fungsi-fungsinya: Pertama, sebagai faktor motivatif, agama berfungsi memberikan dorongan moral dan melandasi cita-cita perbuatan moral. Kedua, sebagai faktor kreatif dan inovatif, agama menjadi pendorong utama untuk bekerja kreatif dan produktif serta bersifat membarui. Ketiga, sebagai faktor integratif (individual dan sosial), agama mengutuhkan dan menyerasikan segenap aktivitas individual dan sosial. Keempat, sebagai faktor sublimatif, agama menguduskan perbuatan manusia sedemikian rupa sehingga perbuatan itu keluar dari hati yang tulus untuk mengabdi Tuhan dan sesamanya . Kita menemukan bahwa gagasan dialog interreligius menekankan “kerukunan”. Kerukunan nyata dalam keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, bermasyarakat. Faktor integratif dari agama merupakan hal yang mendesak baik daam kehidupan pribadi maupun bersama. Konsep kerukunan dalam beragama sama sekali tidak mengurangi dinamika dan kekhasan agama bersangkutan. Fakta lain, adanya forum DIAN (dialog antar iman) yang pembentukannya diprakarsai oleh Sumartana (Kristen), Djohan Effendi (Islam), Y. B. Mangunwijaya (Katolik). Dalam DIAN setiap pribadi diajak masuk ke dalam persahabatan yang personal dengan mitra dialog yang berbeda iman. Tiap peserta yang terlibat diajak untuk berdialog dengan bertolak dari pengalaman imannya. Setiap pengalaman iman tidak pernah salah. Untuk itu orang diminta membuka diri terhadap “nilai lain dan tertentu” yang diungkapkan mitra dialognya tanpa mengkhianati imannya sendiri. Dalam DIAN orang memperkaya pengalaman keagamaannya dengan cara berbagi pengalaman iman. Mengingat kondisi kadar pluralisme agama dengan situasinya di Indonesia sangat beraneka maka perlu usaha membangun kesadaran berdialog (konsientisasi). Kesadaran ini nyata dalam menyiapkan “semua“ masyarakat dengan pembinaan kader-kader dialog yang secara sistematis bertugas menanamkan dan menyebarluaskan cita rasa dialog iman ini. Dalamnya jati diri yang nasionalis dan yang religius bisa dihidupi. Daftar Rujukan Baghi, Felix (ed.), Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012. --------------. Kewarganegaraan Demokratis Dalam Sorotan Filsafat Politik. Penerbit Ledalero, Maumere: 2009. Effendy, Bahtiar. Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan. Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan,Yogyakarta: Galang Press, 2001. Galagher, Kenneth G The Philosophy of Gabriel Marcel. Fordham University Press: New York, 1975. Hardjana, AM. Penghayatan Agama: Yang Otentik dan Tidak Otentik. Yogyakarta: Kanisius, 1999. Jaspers. K. Philosophy,Vol.2.tr.by E.B.Asthon,Chichago and London: The University of Chichago Press, 1970. Jung, Carl Gustav. Diri Yang Belum Ditemukan. Penerbit Ledalero: Maumere, 2003. Kleden, Paul Budi. Sejarah Filsafat Barat Kuno (ms). STFK Ledalero:2002. Kleden, Paul Budi dan Robert Mirsel (eds). Menerobos Batas Merobohkan Prasangka. Dialog Demi Kehidupan (jld1). Menyongsong HUT Ke-65 Dr. John M. Prior, Maumere: Penerbit Ledalero,2011. Kleden, Paul Budi dkk (eds), Allah Menggugat Allah Menyembuhkan. Penerbit Ledalero: Maumere, 2012. Kleden, Paul Budi dan Adrianus Sunarko (eds). Dialektika Sekularisasi. Diskusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan. Kerjasama Penerbit Ledalero-Lamalera: Maumere-Bantul, 2010. Riyanto, Armada. Dialog Interreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah. Yogyakarta: Kanisius,2010. Sudiarja.A. Agama di Zaman Yang Berubah. Kanisius: Yogyakarta, 2006. www.jakarta.okezone.com/read/2013/08/22/500/853898/ahok-heran-isu-sara

Artikel Ilmiah/opiniPosted by Bernard HAYONG Sat, April 14, 2018 22:23:07

JATI DIRI: YANG NASIONALIS DAN YANG RELIGIUS

DALAM BINGKAI KEWARGANEGARAAN

Bernard Hayong

Abstraksi

Identity, as what defines one’s self directly, touches on the question of human existence: how we identify ourselves and affirm our identity and group admist plural reality as with the nation of Indonesia. Indonesian citizens affirm their identity which is religious and at the same time national. As citizens, on the one hand, we give rational reasons when making political demands, and not simply emotional preferences. On the other hand these reasons have a public quality, that is need to be capable of convincing people of various beliefs and nations. For this to take place there needs to be a discernment process between what is a personal faith matter and those convictions that need to be defended in the public square.

Kata-kata Kunci: Jati diri, negara, agama, nalar publik, kesadaran, dialog, pluralitas.

Cerita Musim Panas

“Bulan Juni – September 2006 saya mengisi liburan musim panas di Jerman. Di sela-sela musim liburan itu, saya mengikuti kursus Bahasa Jerman di Institut Für Sprachvermittlung (IFS) Bonn, Jerman. Kursus internasional ini diikuti peserta dari 10 negara. Dalam kesempatan perkenalan, setiap peserta saling membagikan kartu nama. Ketika saya memberikan kartu nama saya kepada seorang teman dari Milan, Italia Utara, secara tidak sengaja Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia saya jatuh. Teman itu mengambil, memandang sebentar, mengernyitkan dahi, sebelum ia mengembalikannya kepada saya. Dia sempat membaca, tapi tidak mengertinya. Tapi ada satu hal yang membuat dia mengernyitkan dahi: tulisan “Katolik” pada keterangan agama, yang tertera dalam KTP itu. Terdorong oleh rasa ingin tahu, dia meminta saya untuk menterjemahkannya ke dalam Bahasa Italia. Ia semakin kaget ketika saya menjelaskan bahwa di Indonesia, pada kartu identitas seperti KTP, dicantumkan juga keagamaan seseorang. Kelihatannya ia heran dengan fakta ini, bahkan tidak mengerti alasan dibaliknya. Saking tak percayanya, ia berkomentar, “Masakan agama dan keyakinan seseorang dimasukkan dalam kartu identitas”. Apa hal ini tidak memengaruhi seseorang dalam hidup, lantaran ada polarisasi identitas tertentu (agama)? Entahkah ia bisa dengan mudah diterima dalam komunitas tertentu yang tidak seidentitas dengan dia”? Semula saya tidak merasa heran atas keheranan teman Italia itu. Namun, saya, kemudian berpikir, bahwa bisa benar apa yang dicemaskan teman tersebut. Keyakinan (agama) termasuk wilayah privat dari seseorang, yang juga cukup rentan konflik”.

“Masakan agama dan keyakinan seseorang dimasukkan dalam identitas seseorang”? Apakah hal ini tidak menyulitkan seseorang dalam mencari pekerjaan atau apa saja yang dibuatnya lantaran polarisasi identitas tertentu”?

Kegelisahan seorang teman Italia beberapa tahun silam di atas, beralasan ketika kita diperhadapkan dengan panorama kehidupan Indonesia dewasa ini. Kekerasan antar agama masih sering terjadi. Larangan mendirikan rumah ibadah dan kesulitan mendapat ijin membangun rumah ibadat belum hilang. Persoalan Ahmadya masih bergema. Peraturan bahwa sebuah rumah ibadah diizinkan jika ada tanda tangan 100 kepala keluarga di sekitar lokasi rumah ibadah, itu tirani mayoritas. Dan yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu (21 Agustus 2013) adalah tuntutan sejumlah warga Lenteng Agung di Jakarta Selatan, supaya Jokowi-Ahok (Gubernur dan Wagub DKI) tidak melantik Lurah yang lolos seleksi, hanya karena dia beragama Kristen . Ini sederetan kisah tragis. Tragedi ini memperlihatkan bahwa isu kemajemukan: nasion, filosofi hidup, teori kebenaran, kebudayaan (termasuk agama), dan pola relasi sosial-politik belum sanggup disandingkan dengan jati diri dan personalitas seorang dalam ruang kebebasan dan kewarganegaraan di Indonesia. Identitas kewarganegaraan yang plural belum mendapatkan fungsi integratifnya. Entakah kita masih punya harapan untuk eksis dengan jati diri: yang nasional dan yang religius dalam latar kewarganegaraan dan kejamakan agama?

Agama Sebagai Kebutuhan

Manakah yang terutama: negara atau agama? Pertanyaan ini mungkin tidak serumit egg-chicken problem. Tetapi yang pasti agama dan negara termasuk dua dari sekian entitas pembentuk nilai kemanusiaan, meskipun keduanya juga sering berhadapan dengan yang privat dan yang publik. Keberadaan keduanya telah dimulai seiring dengan perjalanan sejarah kehidupan dan peradaban manusia. Kisah Homerus atau karya Theogonia dari Hesiodos adalah dua di antara sejarah peradaban itu. Politeisme orang Yunani, yang terungkap dalam figur-figur ilahi yang sangat antropomorfistis juga merupakan bukti kebutuhan klasik manusia akan yang ilahi. Alur religiositas yang tradisional ini kemudian berkembang dalam sebuah agama misteri seperti Orfisme yang menghormati Dionysius. Citra keagamaan dengan corak misteri ini terungkap dalam sejumlah pemikiran filosofis: Phytagoras, Plato dan Neoplatonisme . Abad pertengahan menandai zaman keemasan dan kejayaan dunia religius ketika kekristenan dengan teologinya menguasai dunia barat, termasuk merambah lingkup politik.

Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan di abad mutakhir ini, agama masih dibutuhkan. Sekularisasi ternyata tidak menghilangkan kebutuhan akan kerohanian. Di negara sekular seperti AS pun agama masih punya tempat. Pengambilan sumpah jabatan Presiden AS misalnya, masih menggunakan Kitab Suci. Di Inggris, Ratu adalah kepala Gereja Anglikan. Konsep dalam Islam bahwa agama dan politik itu satu (din wa dawla) turut membentuk perilaku hidup. Agama dan nilai-nilainya masih merupakan kebutuhan manusia. Pemahaman tentang agama dapat dilekatkan pada dua model variabel di mana ke dalamnya ditempatkan pandangan manusia. Agama, di satu pihak dipahami sebagai institusi yang membantu manusia dalam perjuangan mencapai suatu kebaikan atau kesejahteraan jasmani dan rohani. Di pihak lain, agama berperan sebagai ruang bagi kelompok masyarakat untuk mengungkapkan tata kepercayaan dan perilaku seturut kaidah institusi tersebut. Agama juga memiliki karakter yang sakral karena keterarahan kepada yang ilahi, dan karena itu masyarakat penganutnya menyesuaikan perilaku hidupnya dengan tuntutan akan keilahian tersebut. Agama juga memiliki karakter personal dan sekaligus sosial. Ciri personal agama nyata dalam ungkapan iman pribadi yang dirayakan dalam satu ritus atau liturgi, dan yang turut membentuk nilai sosial . Orang merayakan hidup dan nilai-nilai dalam keberagaman agama.

Agama itu jamak. Untuk fakta pluralitas agama, Asia sering dianggap sebagai tempat lahirnya semua agama (the cradle of all religions). Asia adalah benua terbesar dan terpadat, benua kaum muda, benua yang kaya dengan budaya-budaya non Kristen, benua lahirnya tiga agama terkemuka di dunia (Hindhuisme, Budhisme dan Islam). Pluralisme keagamaan terbentuk di Asia .

Pluralisme merupakan lawan dari monisme. Kalau pluralisme mereduksi segala sesuatu pada satu entitas, maka pluralisme menekankan prinsip yang heterogen dan pluralitas dari segala sesuatu. Di Indonesia pluralisme ditempatkan dalam kerangka diskursus tentang multikulturaslisme. Hal ini dimaksudkan untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan dalam kemajemukan masyarakat. Dalam pluralisme dan demokrasi, hak untuk berbeda tidak bisa diganggu. Hak untuk berbeda dilihat sebagai hak asasi. Dalam teori multikulturalisme, hak untuk berbeda nyata dalam diversitas kultural. Bhiku Parekh mengkategorisasikan diversitas kultural ini dalam tiga aspek . Pertama, hak untuk berbeda dalam subkultural. Masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama tetapi dalam kehidupan sehari-hari menghidupi corak dan cara hidup yang berbeda (nelayan, petani, tukang ojek, seniman, gay, lesbian). Kedua, hak untuk berbeda dalam perspektif. Kelompok masyarakat ini bersikap kritis terhadap segala prinsip atau nilai dari suatu kebudayaan serta berusaha untuk memperlihatkan misi transformatif di dalam sikap kritis itu, misalnya: kelompok gender, green peace. Ketiga, hak untuk berbeda secara komunal. Tipe ini umumnya ditemukan pada kelompok yg sudah mapan, terorganisir dan hidup sesuai keyakinan dan kepercayaan mereka yang sudah fixed. Mereka memiliki doktrin komprehensif yang tidak boleh dibongkar. Misalnya kelompok etnis dan agama.

Setiap agama memiliki dasarnya pada satu “kondisi” atau “otoritas” eksternal sebagai titik referensi, bahkan ketergantungan. Itulah yang kemudian bisa dikenal dan disapa sebagai Allah. Seturut kajian psikologis Carl Gustav Jung, jika agama-agama memiliki ketergantungan pada yang ilahi atau absolut, maka dalam diri para penganutnya ada tuntutan tertentu yang bisa membuat individu mengasingkan diri dari yang lain (dunia). Ia, bahkan, bisa mengorbankan pertimbangan dan kemampuan lain demi doktrin religius yang dianutinya . Persis di sini kita bisa menemukan ketegangan dalam sosialitas agama, misalnya ketika agama dihidupi dalam satu komunitas masyarakat sekular atau negara yang sungguh plural. Karena kita memiliki hak untuk berbeda, hak yang bersifat asasi dan tidak dapat diganggu gugat, maka menghidupi pluralisme berarti berdiri pada keunikan sambil membangun ketidaksepakatan

Pluralitas : Berdiri Pada Keunikan dan Membangun “Ketidaksepakatan”

Fakta pluralitas sebenarnya terbentuk dari kekhasan, perbedaan. Perbedaan ini bisa menjadi sebuah berkat (rahmat), bisa juga mejadi satu tugas (ketegangan). Perbedaan memperlihatkan ciri, identitas, kekhasaan dan keunikan tiap pribadi atau kelompok. Dan inilah yang membentuk keanekaragam budaya, suku, agama, pola hidup dan tingkalaku, cara pandang. Hal yang membuat kita berbeda satu sama lain adalah bahwa dalam diri manusia ada kepribadian, diri, individu . Tiap pribadi menjadi satu dengan dirinya sendiri. Ia tidak bisa di bagi-bagi. Ia tidak bisa dipecah-pecahkan. Ia unik dan khas untuk dirinya. Ia identik dengan dirinya sendiri. Ia tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu perlu sikap mengakui kesatuan, identitas diri tiap orang. Tiap orang tidak salah dalam dirinya.

Di Indonesia hampir tiap pribadi menjadi anggota dari satu kelompok atau komunitas yang didasari pada satu tradisi, budaya, sejarah, keyakinan, orientasi keagamaan,dll. Kelompok dan komunitas tersebut (termasuk agama) memiliki identitas yang khas. Islam dengan atribut dan spiritualitas keislamannya (cara berpakaian, cara berdoa, pengalaman iman dan ungkapan iman, begitupun Kristen, Hindu, Budha dll). Kita dapat menegaskan bahwa tiap kelompok yang plural dalam hal agama memiliki kebenarannya. Setiap pluralitas memiliki kebenarannnya maka perlu adanya satu sikap “tidak sepakat” di antara komunitas-komunitas agama. Apa artinya orang butuh “tidak sepakat”? Agama-agama memiliki hakekatnya yang dalam. Ketika orang mengimani kebenaran agamanya, maka ia percaya bahwa objek keyakinan itu tidak rentan terhadap aneka kebetulan dalam sejarah manusia. Misalnya, kalau terjadi pencemaran hosti kudus di Gereja Katolik, saya, yang Katolik tidak tergoda untuk bertindak brutal. Atau ketika ada kartun Nabi Muhamad, saya, yang Islam, tidak merusakkan persaudaraan saya dengan orang di sekitar saya hanya karena pelakunya seagama dengan orang di sekitar saya. Alasannya sederhana. Pikiran dan karakter Allah tidak bisa dikurung bahkan diubah oleh apa yang terjadi dalam dunia ini. Allah tidak akan gagal karena saya gagal membujuk orang lain, atau karena komunitas saya gagal memenangkan kekuasaan tertentu. Allah tidak tercoreng sedikit pun oleh karena aksi penghinaan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Jika kita percaya bahwa kegagalan kita adalah kegagalan Allah maka kita bisa tergoda untuk mencari pelbagai usaha guna menghindari kegagalan itu. Inilah cara yang ditempuh oleh teroris dan perang agama serta penganiyaan. Kekerasan atas nama agama menyiratkan ketidakamanan agama . Ketidaksepakatan antara agama merupakan suatu kenyataan yang sehat dalam hidup beragama dan bermasyarakat, bahkan menjadi kohesi sosial.

Fakta-fakta seperti tuntutan beberapa warga Lenteng Agung di Jakarta Selatan yang menolak Lurahnya karena beragama Kristen, serta pelbagai kekerasan atas nama agama oleh FPI, dan korban keyakinan lain seperti Ahmadya, atau larangan minoritas dan pendatang untuk memberikan suara di pemilukada karena takut akan kemenangan lawan politik mencerminkan kegagalan dalam satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi, partisipasi warga dalam politik merupakan sebuah kekhasan. Namun partisipasi politik yang nyata dalam mengemukakan pandangan, gagasan dan pendapat serta hak kebebasan untuk setidaknya dibarengi dengan kesediaan mendengarkan cakupan pandangan yang lain mengingat kemajemukan dalam satu negara. Hal itu berarti setiap partisipasi politik warga dalam negaranya hendaknya memiliki kebajikan yang oleh Stephen Macedo disebut “kebernalaran publik” , sebagaimana dikutip Will Kymlicka. Kebernalaran publik di satu pihak mengandung arti kesadaran penuh dari warga suatu negara untuk selalu memberi alasan-alasan yang rasional ketika memberikan tuntutan-tuntutan politik, dan bukan sekedar preferensi emosional mereka atau mengeluarkan ancaman. Dan di pihak lain alasan-alasan itu bercorak publik, yakni mampu meyakinkan orang dari pelbagai kepercayaan dan kebangsaan. Dengan corak “publik” Macedo mewanti-wanti tiap warga dan agamawan untuk tidak hanya menyitir kitab suci atau tradisi keagamannya demi melegitimasi tuntutan politik mereka. Untuk itu perlu ada satu proses pemindaian antara “apa yang menjadi perkara iman pribadi dengan kepercayaan yang lulus pembelaan publik” . Dalam konteks Indonesia gagasan ini sangat urgen mengingat keberagaman agama dan budaya. Setiap tuntutan politik masyarakat mempertimbangkan titik tilik orang dengan komitmen religius dan latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya, ada rancangan peraturan daerah yang melarang kaum perempuan di Aceh untuk tidak boleh duduk kankang di atas sepeda motor. Meskipun larangan ini merupakan peraturan daerah, toh masih menyisakan pro-kontra. Alasan keagamaan dan kitab suci Islam bukan menjadi satu legitimasi valid, meskipun penduduk Aceh beragama mayoritas Islam. Atau pelbagai tanggapan pro-kontra di Indonesia tentang ajang pemilihan Miss Universe dan Putri Indonesia 2013 hanya karena pelbagai mode berpakaian yang dinilai melawan kultur dan norma keagamaan di Indonesia. Benar bahwa sebuah agama dalam tatanan sosial memiliki fungsi kontrol sosial dan fungsi kritis-profetis serta basis solidaritas. Fungsi kritis profetis agama nyata dalam banyak gerakan sosial radikal yang berbasis pada agama, sebagaimana gerakan Teologi Pembebasan di Amerika Latin untuk memperhatikan orang miskin. Fungsi kontrol sosial agama nyata dalam pelbagai regulasi yang dipunyai agama dengan maksud untuk mencegah anggota masyarakat agar tidak menyimpang dari kehidupan sosial. Meski demikian isi regulasi agama dan implementasi atasnya tidak boleh menciptakan satu bentuk tirani baru. Agama hanyalah salah satu dari komponen-komponen sosial yang membentuk kebudayaan. Hal itu berarti ada satu pengakuan akan kemajemukan nilai dalam masyarakat. Dengan demikian meskipun dimensi legal-etis agama masih relevan, tetapi pelbagai aturan dan larangan atau regulasi keagamaan setidaknya dapat disertai dengan penjelasan rasional di tengah pelbagai argumentasi dan penjelasan dari nilai-nilai yang ditawarkan masyarakat majemuk .

Agama dan Negara : Basis Kemungkinan Jati Diri

Setiap individu yang mendiami satu wilayah menjadi anggota dari kelompok masyarakat di mana dia berada, kendati mungkin ia tidak menghendakinya. Seorang yang lahir dan dibesarkan di Jawa dengan kultur Jawa, dia mungkin dapat mengidentifikasikan dirinya dengan lingkup sosial dan keyakinan tertentu, misalnya Islam. Orang Flores bisa juga mengidentifikasikan dirinya dengan Katolik, atau orang Aceh mengidentifikasikan dirinya dengan Islam. Dalam pemahaman seperti ini dapat dikatakan bahwa identitas seseorang dikaitkan dengan agama, di mana ia menjadi anggotanya. Dalam konteks Indonesia dengan ragam budaya dan kepercayaan, agama bisa dijadikan satu dasar pemaknaan terhadap hidup. Tetapi jika identitas etnis diperkuat dalam sebuah institusi agama bisa terbentuk satu model integrasi yang “cacat”. Agama atau kepercayaan tertentu bisa dijadikan satu bentuk legitimasi atas status quo dan dengan demikian orang lain, orang luar bisa dikucilkan. Umumnya gap sosial terjadi karena integrasi yang cacat seperti ini.

Kehadiran dalam satu kelompok dengan identitas yang menyertainya tidak serta merta dijadikan satu peleburan atau integrasi, apalagi kalau hal itu dipaksakan. Kehadiran dengan identitas yang dibawa seseorang dalam interaksi sosial yang beragam menuntut kebernalaran publik sekaligus pemindaian antara perkara iman dan pembelaan publik. Nalar publik seperti ini mengungkapkan semangat dialogal yang integral dan turut menyiapkan kondisi bagi lahirnya jati diri.

Robert Kisala dalam artikelnya “Mengapa Dialog” mendasari pemahaman Linbeck (yang berkaca pada filsafat Bahasa Wittgenstein dan antropologi budaya Clifford Geertz) bahwa agama tidak saja merupakan “permainan bahasa” yang hanya dipahami kalau orang mengerti bahasa tertentu, tetapi ia juga merupakan satu “budaya”. Sebagai bagian kebudayaan, agama memiliki konsep tersendiri yang menjadi milik bersama dari anggota-anggotanya dan yang tidak dapat diakses oleh orang luar. Oleh karena itu kita sulit berbicara tentang kesamaan lintas agama atau gagasan tentang keyakinan yang kurang lebih sama. Jadi kita mesti terbuka dan jujur mengakui bahwa kita berbeda oleh karena paham, pengalaman dan kategori-kategori yang memadai yang digunakan tiap agama. Hal ini mau menandaskan bahwa keberlainan dari mitra dialog wajib diindahkan. Penekanan pada ketaksepadanan ini tidak menafikan dialog tetapi justru membedah tujuan dialog, yakni bahwa perjumpaan dengan orang lain mendatangkan rasa takjub, keserbarahasiaan dan kesadaran tentang misteri Allah yang tak terperikan .

Rasa takjub dan keserbarahasiaan yang diungkapkan Kisala mempertegas satu model relasi intersubjektif Gabriel Marcel yang mengukuhkan keberlainan orang lain. Gabriel Marcel yang mengembangkan prinsip dialog dalam filsafatnya melihat keunggulan relasi intersubjektif ini dalam satu pola relasi aku-engkau, yang sangat berbeda dengan relasi aku-dia/itu. Dalam pola relasi aku-dia, orang memandang kehadiran dan keberadaan yang lain berdasarkan fungsinya. Sejauh yang lain berfungsi untuk saya, saya berelasi dengannya. Relasi seperti ini cenderung eksploitatif dan menempatkan yang lain sejajar dengan objek. Dan umumnya sebuah objek dapat dimanipulasi seturut kemauan subjek. Marcel menyebut relasi seperti ini relasi subjek-objek. Dalamnya yang lain tidak dipandang sebagai pribadi yang misteri. Sementara dalam relasi aku-engkau, seseorang memandang yang lain dengan kekaguman dan keheranan (admiration) karena yang lain adalah pribadi yang misteri. Hanya misteri yang didekati dengan kekaguman. Dan untuk memahami ‘misteri’ ini orang mesti membuka diri . Ketersalingan dalam membuka diri membuat aku bertemu dengan engkau sebagai pribadi. Dalam relasi seperti ini ada pertalian batin secara bebas sehingga orang sanggup berpartisipasi tanpa pembatasan (participation without frontiers). Inilah satu bentuk tanggungjawab terhadap yang lain. Bagi Marcel “engkau” adalah seseorang yang hadir bagiku dalam sebuah dialog kehidupan, sebuah tanggapan dalam percakapan yang otentik . Dalam relasi seperti ini aku dan engkau menjadi kita. Kekitaan adalah sebuah peleburan tanpa menghilangkan keunikan diri. Aku-engkau berhadapan satu sama lain sebagai pribadi. Inilah persekutuan ontologis. Aku-engkau berkomunikasi dalam komunio (communication communion) .

Komunikasi yang lahir sebagai sebuah persekutuan ontologis (komunio) didukung oleh kesadaran. Menurut Karl Jaspers jika saya menginginkan komunikasi, saya mesti membangun kesadaran . Kesadaran selalu bersifat intensional (Husserl), saya sadar akan sesuatu, atau saya sadar akan seseorang. Kesadaran selalu terarah, keluar dari diri dan pergi kepada yang lain. Kesadaran seperti ini membuat kita sanggup berhadapan dengan orang lain dan dunianya dan menyapa mereka dalam komunikasi kita. Komunikasi yang eksistensial melahirkan kebenaran kalau ditunjang oleh kesederajatan, penghargaan timbal balik, solidaritas, mengabaikan sikap ego, suka mengklarifikasi, memohon penjelasan, menghindari cara pikir yang menyesatkan .

Agama sebagai sebuah institusi dan praksis nilai juga dibangun atas kesadaran untuk terarah kepada yang lain (Allah yang transenden tetapi juga manusia dan pengalaman hidup yang imanen). Keterarahan kepada yang lain melahirkan ciri agama yang dialogal. Agama mengikat (religare) dengan yang lain, termasuk dalam kehidupan bernegara. Inilah basis pengungkapan jati diri. Dalam konteks hidup bernegara agama mendapat tempat sebagai satu kemungkinan penciptaan nilai-nilai berbasis jati diri yang berdaya konstruktif. Agama dan negara menjadi penjamin nilai sosial-kemasyarakatan dan pengakuan kekhasan jati diri. Alasannya, agama masih diminati dan menjadi sandaran dalam kegiatan solidaritas, dalam hal gerakan kemanusiaan. Penghayatan agama secara mondial di tengah pluralitas dunia yang menglobal masih menabuh asah nilai luhur kemanusiaan, keadilan dan kebenaran.

Ketika terjadi bencana sosial yang dahsyat, di banyak negara maju, lembaga-lembaga agama masih lebih dipercaya untuk mendistribusikan bantuan. Kenyataan yang sama juga dialami di Indonesia. Banyak lembaga donatur lebih percaya kepada lembaga keagamaan sebagai satu bentuk perpanjangan tangan dalam aksi solidaritas sosial, seperti bencana dan kerusakan lainnya. Ketika terjadi bencana tsunami di Aceh tahun 2004 semua orang dari pelbagai lapisan dunia menunjukkan satu rasa solidaritas yang tinggi. Agama masih punya tempat juga dalam negara. Seturut Paul Budi Kleden, dalam kebanyakan masyarakat Eropa dan Amerika gelombang solidaritas yang diprakarsai lembaga-lembaga sekuler adalah sisa-sisa wajah kekristenan yang selalu menekankan dimensi diakonia atau caritas dalam penghayatannya. Dalam arti ini agama terlibat dalam pluralitas manusia ketika ia mempertajam kepekaan untuk menumbuhkan tanggungjawab kemanusiaan.

Gagasan ini masih memberi harapan bahwa agama bisa menjadi andalan dalam membentuk jati diri manusia, termasuk ketika dia serempak menjadi warga sebuah negara. Jati diri sebagai identitas diri terbentuk justru dalam satu kesadaran yang hidup bersama orang lain. Jung mengakui bahwa agama masih dapat dijadikan sebagai pengimbang kala terjadinya penenggelaman terhadap pribadi-pribadi dalam massa negara. Ia menyebut bahwa demi membebaskan fiksi negara yang suka berkuasa (otoriter), semua gerakan sosio-politik yang menuju ke arah itu berusaha untuk membongkar dasar-dasar agama. Dan agama memiliki dasar justru pada satu otoritas ilahi/absolut-yang tidak berasal dari dunia ini. Bagi Jung kebergantungan kehidupan individu pada otorias transenden adalah fakta psikologis. Dengan fakta psikologis di sini ia maksudkan bahwa peletak dasar bagi kebebasan dan otonomi individu adalah “hubungan personal dan timbal balik yang intens antara manusia dan satu otoritas ekstra-duniawi, yang berperan sebagai suatu pengimbangan terhadap dunia dan akal budinya” . Pandangan Jung seperti ini menjadi tantangan sekaligus bagi kelompok massa (pro negara) dan penganut agama kolektif. Bagi kelompok massa, kepentingan negara adalah hukum tertinggi untuk setiap pikiran dan tindakan. Karena itu individu berguna sejauh ia berfungsi untuk negara. Sementara bagi kaum agamawan yang kolektif, mereka tetap mengakui bahwa ada tuntutan moral dan faktual dari negara, tetapi negara dan dia sendiri harus tunduk pada kekuasaan Allah. Bahaya kedua sikap ini menurut Jung adalah lahirnya sikap negatif negara diktator terhadap agama dan sikap negatif Gereja terhadap ateisme dan materialisme .

Kecemasan Jung ini dapat diatasi sejauh kedua institusi: agama dan negara menghidupi identitas dan kekhasannya sambil menciptakan satu pola pikir dan ruang hidup yang konstruktif. Dalam kacamata Habermas negara mesti menciptakan kultur politis yang liberal. Artinya, ia bersikap netral dalam kekuasaannya terhadap pelbagai pandangan hidup demi menjamin kebebasan etis para warga negara. Negara harus sanggup menghindari satu model generalisasi politis dalam hal pandangan hidup. Ia menjamin bahwa tiap warga negara (termasuk penganut sekularisasi) tidak menolak kemungkinan kebenaran yang terkandung dalam pandangan hidup yang bersifat religius, tidak mempersoalkan hak para warga beriman untuk memberikan kontribusinya dalam diskusi-diskusi publik, sekalipun dengan bahasa religius. Dan sebaliknya para warga sanggup menerjemahkan kontribusi mereka yang relevan dari bahasa religius ke dalam bahasa publik yang dapat dipahami semua orang .

Jati Diri Yang Religius dan Yang Nasionalis: Berbagi Hidup Dengan Yang Lain

Tradisi-tradisi agama yang beranekaragam sering mendiami watu wilayah, bangsa dengan pengungkapannya yang khas, seperti di Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman dalam hal budaya dan keragaman agama dan aliran kepercayaan.

Dengan latar situasi yang demikian, kita tidak bisa menghindari persoalan pragmatis dan sekuler menyangkut ‘keamanan bersama’. Artinya, kalau kita membutuhkan agar keyakinan kita berkembang, maka kebutuhan itu terikat juga dengan kebutuhan kelompok lain untuk berkembang. Dalam suatu masyarakat dengan agama yang jamak, orang Kristen misalnya mengamankan kebebasan beragamanya dengan melakukan advokasi terhadap kebebasan agama umat Muslim, Hindu, Budha, Protestan, dan pelbagai aliran kepercayaan lainnya.

Kemajemukan agama memperlihatkan bahwa beberapa kelompok agama menganut keyakinan mereka dengan loyalitas mutlak, dan percaya akan keyakinan itu sebagai yang benar, dan karena itu tidak dapat ditawar-tawar. Komunitas agama yang majemuk menunjukkan bahwa terdapat banyak nilai yang tidak ditawar-tawar. Karena itu orang tidak boleh dipaksakan begitu saja oleh kekuasaan. Agama yg majemuk adalah petunjuk bagi manusia bahwa nilai-nilai dalam masyarakat juga dibentuk dari keyakinan agama. Kemajemukan agama menjelaskan fakta historis bahwa apa yang kita klaim tentang agama-agama dan kebenarannya tidak dijawab sekali untuk selamanya dalam satu sistem. Artinya kebenaran sebuah agama bukan dibentuk dari sistem-sistem. Iman yang majemuk melukiskan sejarah persepsi manusia yang kadang bisa berinteraksi, tetapi juga kadang bisa menjerumuskan manusia dalam ketegangan. Karena itu kemajemukan itu bercorak interaktif dan ini mengajak kita untuk menata kembali rangkaian perbedaan dan merumuskan sejarah baru yang inklusif .

Fakta bahwa Indonesia memiliki masyarakat dengan keragaman agama, maka dialog intereligius sangat relevan. Dialog interreligius bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam tataran nasional dialog interreligius sudah mulai sekitar tahun 1960-an dan menjadi santer pada era tujuhpuluh. Hal itu nyata dalam terbitan pedoman-pedoman yang mengatur kerukunan hidup beragama, yang difasilitasi oleh Depag. Tahun 1979 diterbitkan Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama. Kemudian tahun 1982 diterbitkan lagi dengan pokok pembaruan di bawah judul Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Kehidupan Beragama dalam Negara Pancasila . Hal ini menjadi indikasi bahwa persoalan hidup beragama sudah menjadi perhatian pemerintah negara Indonesia. Lalu bagaimana mewujudkan kehidupan beragama yang pancasilais sekaligus kehidupan pancasila yang beragama? Pertanyaan ini menuntut satu kesadaran beragama secara baru dengan menjalankan secara sah fungsi-fungsinya: Pertama, sebagai faktor motivatif, agama berfungsi memberikan dorongan moral dan melandasi cita-cita perbuatan moral. Kedua, sebagai faktor kreatif dan inovatif, agama menjadi pendorong utama untuk bekerja kreatif dan produktif serta bersifat membarui. Ketiga, sebagai faktor integratif (individual dan sosial), agama mengutuhkan dan menyerasikan segenap aktivitas individual dan sosial. Keempat, sebagai faktor sublimatif, agama menguduskan perbuatan manusia sedemikian rupa sehingga perbuatan itu keluar dari hati yang tulus untuk mengabdi Tuhan dan sesamanya .

Kita menemukan bahwa gagasan dialog interreligius menekankan “kerukunan”. Kerukunan nyata dalam keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, bermasyarakat. Faktor integratif dari agama merupakan hal yang mendesak baik daam kehidupan pribadi maupun bersama. Konsep kerukunan dalam beragama sama sekali tidak mengurangi dinamika dan kekhasan agama bersangkutan.

Fakta lain, adanya forum DIAN (dialog antar iman) yang pembentukannya diprakarsai oleh Sumartana (Kristen), Djohan Effendi (Islam), Y. B. Mangunwijaya (Katolik). Dalam DIAN setiap pribadi diajak masuk ke dalam persahabatan yang personal dengan mitra dialog yang berbeda iman. Tiap peserta yang terlibat diajak untuk berdialog dengan bertolak dari pengalaman imannya. Setiap pengalaman iman tidak pernah salah. Untuk itu orang diminta membuka diri terhadap “nilai lain dan tertentu” yang diungkapkan mitra dialognya tanpa mengkhianati imannya sendiri. Dalam DIAN orang memperkaya pengalaman keagamaannya dengan cara berbagi pengalaman iman. Mengingat kondisi kadar pluralisme agama dengan situasinya di Indonesia sangat beraneka maka perlu usaha membangun kesadaran berdialog (konsientisasi). Kesadaran ini nyata dalam menyiapkan “semua“ masyarakat dengan pembinaan kader-kader dialog yang secara sistematis bertugas menanamkan dan menyebarluaskan cita rasa dialog iman ini. Dalamnya jati diri yang nasionalis dan yang religius bisa dihidupi.

Daftar Rujukan

Baghi, Felix (ed.), Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

--------------. Kewarganegaraan Demokratis Dalam Sorotan Filsafat Politik. Penerbit Ledalero, Maumere: 2009.

Effendy, Bahtiar. Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan. Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan,Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Galagher, Kenneth G The Philosophy of Gabriel Marcel. Fordham University Press: New York, 1975.

Hardjana, AM. Penghayatan Agama: Yang Otentik dan Tidak Otentik. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Jaspers. K. Philosophy,Vol.2.tr.by E.B.Asthon,Chichago and London: The University of Chichago Press, 1970.

Jung, Carl Gustav. Diri Yang Belum Ditemukan. Penerbit Ledalero: Maumere, 2003.

Kleden, Paul Budi. Sejarah Filsafat Barat Kuno (ms). STFK Ledalero:2002.

Kleden, Paul Budi dan Robert Mirsel (eds). Menerobos Batas Merobohkan Prasangka. Dialog Demi Kehidupan (jld1). Menyongsong HUT Ke-65 Dr. John M. Prior, Maumere: Penerbit Ledalero,2011.

Kleden, Paul Budi dkk (eds), Allah Menggugat Allah Menyembuhkan. Penerbit Ledalero: Maumere, 2012.

Kleden, Paul Budi dan Adrianus Sunarko (eds). Dialektika Sekularisasi. Diskusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan. Kerjasama Penerbit Ledalero-Lamalera: Maumere-Bantul, 2010.

Riyanto, Armada. Dialog Interreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah. Yogyakarta: Kanisius,2010.

Sudiarja.A. Agama di Zaman Yang Berubah. Kanisius: Yogyakarta, 2006.

www.jakarta.okezone.com/read/2013/08/22/500/853898/ahok-heran-isu-sara


Fill in only if you are not real





The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.